♟️ Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan Negeri

berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud ahli waris tidak dijelaskan dalam KUHAP. Tidak adanya penjelasan mengenai ahli waris di dalam KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berakibat pada penegakan hukum pidana. Pada kasus Sudjono Timah misalnya. Abstract Penelitian ini membahas tentang akibat hukum pewaris yang menolak warisan. Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam-diam, sebagian orang yang PenetapanAhli Waris Untuk Yang Beragama Islam Dibuat Oleh. Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (pengadilan negeri atau pengadilan agama). 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (khi). Dasar hukum yang mengatur tentang kebolehan mengajukan gugatan pembagian waris adalah sebagai berikut: 378Pdt.P/2020/PA. Sby yang merupakan penetapan ahli waris beda 5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) 6 Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", Jurnal Kerta Patrika, Vol 40, No. 1 April 2018, hlm 46. 7 Abu Umar Basyir, Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam, (Solo: PerkaraWaris di Pengadilan Negeri; mengingat dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara 2012. Hal. 55 8 H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009. Hal. 25 . Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015 55 Ahliwaris Alm. Sangga Kalenggo Melawan Pemerintah Provinsi Sulawesi pihak penggugat mengajukan permohonan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah penjualan lelang melalui Kantor mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum perdata lainnya di dalam beracara di muka persidangan, termasuk dalam pelaksanaan Question Ketika pihak tergugat atau salah satu pihak tergugat secara mendadak meninggal dunia tanpa diduga-duga ataupun diharapkan, maka penggugat diharuskan pengadilan untuk menyerahkan daftar rincian berisi nama-nama serta alamat ahli waris "almarhum tergugat" untuk dipanggil oleh jurusita pengadilan dalam rangka menggantikan posisi atau Tentangporsi bagian harta waris untuk ahli waris pengganti, Pasal 185 ayat (2) KHI menyebutkan 'tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti'. Selain ahli waris pengganti, buku Yurisprudensi Mahkamah Agung yang ditelusuri juga mencantumkan kaidah hukum waris lainnya. Dalam putusan No. 537 K/AG/1996 bahwaahli waris non-Muslim . tidak mendapatkan bagian ahli waris dari pewaris karena terhalang perbe. daan agama, maka sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, pengadilan berpendapat bahwa ahli waris almarhum pewaris yang sah . menurut hukum hanyalah seorang istri dan 5 orang anak kandungnya. Maka .

dasar hukum penetapan ahli waris di pengadilan negeri